Kota Bekasi – Aptvonline.com
RS Bunda Bekasi, yang sebelumnya dikenal sebagai RS Citra Harapan dan merupakan rumah sakit tipe C, kini menjadi sorotan publik. Fasilitas kesehatan yang berlokasi di Kawasan Sentra Niaga, Jalan Raya Harapan Indah No. 3–5, RT 004/RW 030, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, ini diduga memanfaatkan lahan yang termasuk dalam area bahu jalan atau Ruang Milik Jalan (RUMIJA). Temuan ini memunculkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan pemanfaatan fasilitas umum, Senin (28/4/2026).
Sorotan publik ini bermula dari keluhan warga sekitar terkait kondisi lingkungan. Seorang warga berinisial O mengaku resah dengan adanya tumpukan sampah yang diduga berasal dari aktivitas rumah sakit dan dibiarkan berserakan tanpa penanganan yang memadai.
“Saya merasa lingkungan di sini sudah mulai tidak sehat, karena sering terlihat banyak sampah berserakan di lahan tersebut, apalagi jika itu berasal dari aktivitas rumah sakit,” ujarnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim media melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Di lapangan, ditemukan adanya bangunan yang diduga berdiri di area bahu jalan, tepat di sekitar area parkir kendaraan roda dua. Selain itu, terlihat pula tumpukan sampah yang berserakan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Saat upaya konfirmasi dilakukan, pihak manajemen rumah sakit belum dapat memberikan keterangan resmi. Salah seorang petugas keamanan menyampaikan bahwa pihak yang berwenang tidak berada di lokasi pada saat tim media datang.
“Pihak manajemen sedang tidak berada di tempat,” ujar petugas keamanan kepada awak media.
Tim juga telah mencoba menghubungi instansi terkait, termasuk Dinas Tata Ruang setempat, guna meminta klarifikasi atas dugaan pemanfaatan lahan tersebut.
Namun, respons awal yang diterima masih bersifat umum dan belum mengarah pada pemeriksaan langsung di lapangan.
Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jalan
Pendirian bangunan permanen di atas bahu jalan, trotoar, maupun Ruang Manfaat Jalan merupakan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahu jalan merupakan fasilitas publik yang peruntukannya diatur secara ketat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa izin resmi.
Beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut antara lain:
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mengatur larangan penggunaan ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 274 ayat (1), yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu fungsi jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mewajibkan setiap bangunan mematuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010, yang mengatur pemanfaatan ruang milik jalan.
- Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, yang melarang pendirian bangunan pada fasilitas umum tanpa izin.
Apabila terbukti melanggar, pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, hingga sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Juga Dipertanyakan
Selain persoalan tata ruang, pengelolaan limbah rumah sakit juga menjadi perhatian serius. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, baik medis maupun non-medis, sesuai standar kesehatan dan lingkungan.
Pengelolaan limbah yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan berbagai risiko, antara lain:
- Penyebaran penyakit akibat limbah infeksius;
- Pencemaran lingkungan;
- Munculnya vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan serangga;
- Gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
Sesuai ketentuan yang berlaku, limbah medis wajib dipilah, disimpan di tempat penampungan sementara yang memenuhi standar, dan dikelola melalui sistem yang aman, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin.
Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 menegaskan bahwa bangunan dan operasional rumah sakit harus memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, kesehatan lingkungan, serta tidak mengganggu fasilitas umum maupun masyarakat sekitar.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Langkah cepat dinilai penting guna mencegah potensi dampak yang lebih luas, baik dari sisi keselamatan pengguna jalan maupun kesehatan lingkungan.
Warga juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran, baik terkait pemanfaatan ruang publik maupun pengelolaan limbah, dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi layanan medis, tetapi juga tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan publik, serta kelestarian lingkungan.
( RED )